belajar dari sejarah: ekonomi,politik, dan institusi prof.dr. boediono

                                          BAB X

BELAJAR DARI SEJARAH (1) :

EKONOMI, POLITIK, DAN INSTITUSI

prof.dr.boediono

A.    Ekonomi dan Politik : Dua Sisi Satu Mata Uang

            Jika ditelusuri dari konstribusinya Ekonomi dan politik pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya selalu berinteraksi. Kebijakan ekonomi adalah hasil dari proses politik dan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh suasana politik pada waktu itu.dan arah umum kausalitasnya dari politik ke ekonomi.Kebijakan  ekonomi adalah penjabaran operasional dari tujuan politik yang lebih luas. Tetapi, dalam kondisi tertentu, sejarah juga memberikan contoh kebalikannya : perkembangan kondisi ekonomi melahirkan perubahan politik.ini terjadi apabila kondisi ekonomi sudah sedemikian parahnya dan publik menuntut perubahan. Bukan hanya tentang kebijakan ataupun perubahan pemerintahan dalam sistem politik yang sama,namun sistem politik itu sendiri.

            VOC  mempunyai tujuan politik mendapatkan keuntungan maksimal bagi kongsi.kebijakannya menggunakan instrumen politik(diplomasi,militer) dan juga instrumen ekonomi(monopoli,pajak,dan berbagai pungutan).Sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekstraktif primitif. Karena salah urus, VOC bangkrut. Kemudian VOC diambil alih pemerintah Belanda.

            Pemerintah kolonial Belanda mempunyai tujuan politik yang lebih luas, yaitu menjadikan Hindia Belanda bagian yang tidak terpisahkan dari Kerajaan Belanda dengan tujuan utama mendapatkan manfaat maksimal dan berkelanjutan dari tanah jajahan.maka dari itu pemerintah belanda membangun institusi birokrasi,hukum,moneter, dan jaringan insfrastruktur modern.

            Perang Dunia II mengubah peta politik. Indonesia dikuasai Jepang. Tujuan politik penguasa baru ini adalah menjadikan Indonesia sebagai penyangga tentara Jepang untuk memenangi peperangan. Untuk mencapai tujuan politik tersebut, sistem ekonomi perang diterapkan.

            Saat jepang mengakui kekalahnya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan Belanda ingin merebut kembali tanah jajahannya(Indonesia). Tetapi Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikannya. Setelah pengakuan kedaulatan 1950, tujuan politik utamanya adalah mengonsolidasi republik muda dari segi politik dan ekonomi yaitu dengan  Indonesianisasi dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka pengembalian Irian Barat. Sistem ekonomi yang dipilih yaitu demokrasi parlementer. Sistem ini tidak menghasilkan pemerintah yang stabil.  Sistem demokrasi parlementer diganti dengan sistem kabinet presidensial (demokrasi terimpin) dengan harapan dapat menghasilkan suasana politik yang lebih stabil. Dicanangkan Sistem Ekonomi Terpimpin yang menegaskan bahwa kebijakan ekonomi tunduk pada kebjakan politik.namun,karena kombinasi dari beberapa sebab,eksperimen ini tidak berhasil sehingga menyebabkan ketimpangan makro seperti :devisa makin langka,anggaran  negara kehilangan disiplin,dan inflasi lepas kendali menjadi hiperinflasi.

            Pemerintah orde baru muncul dan menentukan bahwa perbaikan kondisi ekonomi adalah sasaran politik utamanya. Dalam kurun waktu 30 tahun prestasi ekonomi Indonesia menonjol dan Indonesia menjadi salah satu kandidat “macan Asia”. Namun, disisi lain ada 2 perkembangan “negatif”. Pertama,kestabilan politik yang sangat diperlukan bagi kebijakan ekonomi dan pembangunan yang efektif mengalami kepengapan politik dan berkrmbangnya kroniisme.kedua,keberhasilan pembangunan memiliki dampak lainberupa tuntutan diluar sandang/pangan dan kebutuhan fisik dasar yaitu untuk berpartisipasi lebih besar dalam berpolitik. Setelah krisis ekonomi 1997/1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan memasuki Era-Reformasi.

            Dari sejarah, tercatat bahwa sasaran politik pada suatu masa tidak selalu sejalan atau sinergis dengan sasaran ekonomi pada waktu yang sama. Selalu ada trade off antara keduanya yaitu keadaan dimana politik dan ekonomi tidak saling beriringan satu sama lain.penyesuaian keduanya harus terjadi.tugas pengelola negara adalah menjaga agar setiap saat kedua sasaran tersebut tidak melenceng terlalu jauh satu sama lain.

            Di era orde baru,sejarah menunjukkan bahwa secara umum sinergis antara ekonomi dan politik berjalan dengan baik.namun adanya tuntutan untuk keterlibatan berpolitik,demokrasi dan transparasi semakin menguat.Di era reformasi Saat ini Indonesia mendapatkan reputasi sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia, tapi bukan Lagi “macan Asia”. Hal ini menunjukkan adanya trade off antar kedua sasaran tersebut.

            Demokrasi bisa menopang kebijakan ekonomi yang efektif. Kuncinya adalah membangun institusi di bidang politik dan ekonomi sedemikian rupa agar keduanya menjadi makin seiring dan sinergis. Menata dan membangun institusi adalah inti dari pembangunan bangsa-nation building.

B. Membangun Institusi Publik

            Setiap institusi publik pada hakikatnya terdiri dari dari dua unsur pokok, yaitu (a) satu set aturan main; (b) manusia-manusia yang melaksanakan aturan main itu.  Kinerja suatu institusi ditentukan oleh kualitas dua komponen inti tadi,yaitu kualitas aturan mainnya dan kualitas manusia pelaksananya.

            Institusi harus mengakar pada kultur dan kenyataan sosial yang ada di negara itu dengan segala keunikannya.Manusia adalah building blocs institusi. Kinerja  suatu institusi ditentukan oleh mutu manusia pembuat aturan mainnya dan mutu pelaksana aturan main tersebut. Suatu bangsa akan maju apabila setiap generasi mampu menciptakan generasi peerusnya yang lebih unggul. Oleh karena itu titik fokus dan titik berat program dan kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan haruslah pada generasi muda.

            Dua ribu lima ratus tahun lalu, filsuf yunani kuno Aristoteles mengatakan bahwa masyarakat yang baik (a just society) adalah masyarakat  yang semua komponennya berada di tempat yang seharusnya-termasuk manusia-manusianya menduduki posisi yang paling sesuai dengan bakat dan kemampuannya. the right person in the right place. Inilah prinsip meritrokasi. Bersama dengan pembangunan manusia, meritrokasi merupakan prasyarat mutlak untuk membangun institusi yang efektif.

            Kunci terwujudnya meritokrasi : adanya kemauan politik dan komitmen yang kuat dari elite bangsa umtuk menegakkan meritokrasi.

            Menurut pandangan saya,ada tiga kelompok institusi publik yang perlu diprioritaskan karena memiliki dampak luas bagi kinerja institusi-institusi lain. institusi-institusi itu berada di ranah politik,birokrasi, dan hukum.

            Politik adalah sumber utama aturan-aturan yang mengikat publik. Politik harus yang pertama dibenahi karena ia adalah huluya dari pembuatan aturan-aturan publik.sebaik apapun institusi-institusi lain,masyarakat tidak akan menikmati hasilnya apabila aturan-aturan yang dibuat dari awal tidak baik.

             Birokrasi penting karena sebaik apapun aturan mainnya, tidak akan pernah diperoleh hasil yang baik apabila aparat pelaksanaannya memble. Birokrasi adalah barometer utama pelaksanaan meritrokasi.sekali lagi,kuncinya adalah tejad politik dan komitmen elite bangsa

            Hukum, penerapan hukum yang tidak sesuai dengan due process of law, yang tidak mengutamakan kebenaran dan keadilan, yang didasarkan pada kebencian, melahirkan  social disorder.dibutuhkan seorang diktator untuk mengembalikan social order.dan revolusi yang mencita-citakan demokrasi justru akhirnya melahirkan autokrasi.

 Demikianlah, membangun bangsa pada hakikatnya adalah membangun institusi dan membnagun institusi kuncinya adalah membangun manusia, terutama generasi muda.

C. Indonesia  di  Mata Lee Kuan Yew

            Menurut LKY, ada tiga masalah yang harus diatasi apabila Indonesia ingin maju, yaitu: (a) kemacetan proses politik  (b) korupsi  (c) infrastruktur yang buruk.

            Dalam kutipan Lky, Lky menerangkan bahwa 20 sampai 30 tahun yang akan mendatang, Lky tidak melihat Indonesia akan memgalami perubahan mendasar. Malaysia barangkali akan lebih maju karena secara geografis Malaysia lebih menyatu, sistem transportasinya lebih baik, dan angkatan kerjanya lebih mempunyai motivasi. Meskipun mengalami kemajuan, Indonesia masih mengandalkan pada sumber alam dan penduduknya masih menggantungkan pada apa yang diiberi kan alam  dan bukan pada apa yang dapat mereka ciptakan dengan kedua tangan merkea. Melimpahnya sumber alam cenderung membuat orang malas : “Ini tanah saya. Anda menginginkan yang terkandung di dalamnya? Bayar saya. “. Pandangan seperti itu akan menumbuhkan sikap hidup dan budaya santai, yang nantinya sulit untuk dihilangkan.

            Dengan kepergian beliau,asia kehilangan seorang tokoh yang berwawasan luas,berpikiran jernih,dan tidak ragu berkata apa adanya.